Antara Sepakbola dan PKS

Kehidupan sejarah manusia mirip permainan sepak bola. Dalam sepak bola selalu ada pemain, komentator dan penonton. Begitupun dalam sejarah manusia, selalu ada pelaku sejarah, ahli sejarah dan penyimak sejarah. Pelaku sejarah dapat diibaratkan para pemain sepak bola. Merekalah yang berjibaku di lapangan menciptakan gol atau kebobolan gol. Dikagumi dan tak jarang dicaci-maki. Merekalah yang menciptakan persitiwanya.

Lalu para komentator memberikan penilaian tentang peristiwa tersebut. Seperti ahli sejarah, para komentator itu biasanya merasa paling benar dalam memandang setiap peristiwa yang telah terjadi di lapangan. Dan seringkali mereka tak perlu merasa berdosa, jika ternyata komentar-komentar mereka jauh dari kebenaran. Apalagi jika tim yang dihujat oleh sang komentator ternyata berdiri sebagai pemenang di akhir pertandingan. Dan yang pasti, mereka tak pernah berkontribusi apa-apa dalam menciptkan persitiwanya.

Kemudian sekelompok besar manusia yang lain menjadi penonton. Mereka hanya bisa menjadi penikmat kreasi peristiwa yang diciptakan oleh para pemain. Mereka menciptakan euphoria, mengagumi dan juga menghujat. Tetapi suara-suara mereka tak pernah jelas dan selalu samar. Dan dalam kesamaran itulah mereka biasanya lebih jujur memaknai peristiwanya. Kehebatan pemain diapresiasi dengan pujian, dan blunder pemain dikritisi dengan sepantasnya. Tapi justeru apresiasi mereka inilah yang membesarkan atau mengecilkan sebuah tim sepak bola, dan bukan pendapat para komentator tadi. Merekalah para penyimak sejarah.

Namun selalu ada sekelompok penonton yang begitu fanatik dengan timnya. Kalah atau menang, fair atau melanggar, dukungan atas tim kebanggaannya akan terus mengalir sampai akhir hayat. Mereka inilah yang disebut supporter. Salah satu tugas mereka adalah melakukan “teror” kepada tim lawan selama pertandingan. Mereka melakukan psywar, menghujat, mencaci, bahkan sampai tindakan kriminal seperti melempar dan memukuli tim lawan.

Jika Pemilu 2009 diibaratkan kompetisi sepak bola, maka PKS adalah salah satu kontestannya. PKS adalah sebuah tim yang akan menciptakan peristiwanya. PKS adalah salah satu club (partai) dari ummat Islam yang akan memperebutkan gelar The Champion atas club-club yang lain dengan berbagai latar belakang ideologisnya. Selain membawa nama club (partai), PKS juga membawa nama besar dan kehormatan ummat dalam kontestansi raksasa ini. Dan karena itu tidaklah berlebihan jika PKS mentargetkan suara 20% pemilih pada Pemilu 2009 sebagai upaya menegakkan kehormatan partai-partai Islam di Indonesia.

Dan saat ini, peluit tanda dimulainya kompetisi sudah ditiup. Semua tim telah bersiap siaga dan mulai melakukan manuver-manuver canggih untuk mengalahkan lawan-lawanya. Berbagai peristiwa terjadi. Ada perebutan posisi Kapten seperti di PKB. Ada sekelompok pemain yang ngambek dan keluar dari club untuk membuat club baru seperti di PDIP. Ada juga tim yang sebagian strikernya diganjar kartu merah (karena korupsi) dan dimasukkan ke dalam buih seperti di Golkar dan PPP. Namun ada juga tim yang sangat solid seperti PKS.

Mencermati serangan-serangan Fajlurrahman Jurdi kepada PKS belakangan ini pada awalnya membuat penulis menduga jika dia hanyalah seorang komentator oportunis yang pandai berteori tapi tak pernah punya pengalaman hidup tentang apa yang dikomentarinya. Hanya seorang anak muda yang sedang ingin populer dan cari nama dengan cara-cara nista. Tapi dari tulisan keduanya di Tribun Opini ketika dia mengungkit kembali peristiwa Pilgub Sulsel yang lalu, penulis semakin yakin jika dia adalah seorang supporter fanatik dari club (partai) lain yang sedang melakukan “teror” kepada PKS. Mungkin juga sedang cari uang disana.

Tapi terlepas dari itu semua, PKS sebagai partai islam professional tentu saja perlu untuk menjelaskan kepada bangsa Indonesia tentang positioning-nya dalam sejarah bangsa ini. Agar orang-orang yang memiliki hati-hati busuk, lidah keji dan mulut-mulut yang kotor seperti Fajlurrahman Jurdi itu bungkam dan kecewa karena makar mereka terhadap PKS dengan pertolongan Allah akan selalu gagal. Dan kepada mereka itu bangsa ini perlu menyampaikan duka, sebab mereka hanya bisa bicara (membual) sementara PKS telah lama bekerja untuk bangsa.

Pada Pemilu 2004 yang lalu supporter anti PKS (seperti Fajlurrahman) juga tersebar dimana-mana. Bahkan seorang pimpinan lembaga survey terkenal dengan berani bersumpah bahwa PKS tidak akan mendapat apa-apa. Tapi PKS menjawabnya dengan kinerja, sebuah torehan sejarah. Dan setelah itu PKS menjadi fenomena. Ratusan akademisi dari dalam dan luar negeri meneliti PKS sebagai il phenomenon dalam sejarah perpolitikan Indonesia. PKS dibahas dalam seminar-seminar. PKS diangkat dalam buku-buku. PKS menjadi judul skripsi dan desertasi. Bahkan PKS merajai berita-berita politik di dunia maya (internet). PKS telah menciptkan sejarah baru di Indonesia.

Dan untuk Pemilu 2009, badai teror dari para supporter anti PKS tersebut tidak akan pernah reda, tapi semakin deras. Bahkan mereka didukung oleh kalangan akademisi opurtunis dan official media yang kuat sebagai corongnya. Tetapi PKS sekali lagi harus melewati badai teror ini dengan gagah. Sebab PKS hadir untuk mengukir sejarah. Sejarah tentang bagaimana sebuah partai Islam modern dapat tampil memimpin bangsa besar seperti Indonesia.

Sementara untuk tulisan kedua Fajlurrahman Jurdi di Tribun Opini tangal 7 Januari 2009, penulis hanya bisa tertawa sekaligus kasihan membacanya. Tertawa sebab tulisan itu semakin menunjukkan kerancuan berpikir sang Direktur. Berlagak seperti aktivis Islam lalu menjustifikasi teorinya dengan literatur barat. Parahnya lagi, sang Direktur seolah-olah tak pernah membaca sirah. Pelajaran yang di dalamnya sang Direktur dapat membaca dasar-dasar politik Islam dan musyarakah siyasiah yang dipertanyakannya. Penulis juga kasihan sebab sang Direktur terus menerus tenggelam memikirkan “iklan” PKS yang telah habis masa tayangnya. Tema basi yang terus menerus mengganggu tidurnya. Wacana yang bagi PKS telah selesai pembahasannya.

Akhirnya dalam hidup ini setiap kita harus memilih, apakah menjadi pelaku sejarah, ahli sejarah atau penyimak sejarah. Apakah menjadi pemain, komentator atau penonton saja. PKS telah menciptkan peristiwa, lalu menjadi rangkaian cerita, dan kelak akan membentuk sejarah Indonesia. Sehingga bangsa ini kelak akan mencantumkan nama PKS sebagai bagian tak terpisahkan dalam sejarahnya. Sebab sejarah hanya merekam kisah mereka yang menghabiskan hidupnya untuk bekerja, bukan tukang cerita. Wallahu ‘Alam.

 

Kegilaan Israel

“Mereka (muslim) mendiami wilayah yang luas dan sumber daya alam yang kaya. Mereka mendominasi lalu lintas perjalanan dunia. Tanah mereka adalah pusat peradaban dan agama. Mereka memiliki satu keyakinan, satu bahasa, satu sejarah dan satu aspirasi. Tidak ada batas alam yang mampu memisahkan mereka, satu dari lainnya..kalau saja, bangsa mereka bisa tersatukan dalam satu negara, ia akan menggenggam nasib dunia dan memisahkan Eropa dari belahan dunia lainnya. Mengingat betapa pentingnya masalah ini, entitas asing perlu ditancapkan di jantung mereka agar mereka tidak akan pernah bisa bersatu dan menghabiskan energi mereka dalam peperangan yang tidak berkesudahan. Entitas itu juga bisa menjadi alat bagi Barat untuk mendapatkan apa yang sangat dia idam-idamkan.”
(Perdana Menteri Henry Bannerman dalam Laporan Campbell-Bannerman terbit di tahun 1907)

Israel sang negara teroris sekali lagi membantai muslim di Gaza, padahal pejabat Israel telah membocorkan informasi tentang akan adanya serangan sejak dua minggu lalu dimana tidak akan ada siapapun yang selamat. Bahkan pejabat Israel juga menyebutkan bahwa Israel menunggu cuaca yang baik agar bisa membantai dengan baik. Pada Sabtu pagi tanggal 27 Desember di tengah hiruk pikuk kesibukan, pembantaian di mulai.

Gelombang serangan pertama terjadi secara terkoordinasi dalam tempo 3 menit dengan melibatkan 60 jet F-16 menyerang 50 titik target infrastruktur Gaza yang masih tersisa. Gelombang kedua menghancurkan markas HAMAS (perlu diingat bahwa markas tersebut terletak di tengah populasi warga sipil). Dalam satu jam serangan pertama, 155 korban tewas dan jenazah korban terus berdatangan dan memenuhi rumah sakit.

Dengan terbenamnya matahari di Gaza, Israel akan meneruskan serangannya sepanjang malam. Dengan laju serangan seperti ini, Israel akan segera kehabisan target dan Gaza pun akan jatuh. Tank-tank Israel sudah disiagakan dan mengepung Gaza, dan bersiap untuk memasukinya. Pejabat Israel berulang kali mengatakan bahwa serangan ini hanyalah pembukaan, yang dikonfirmasi oleh pernyataan Menteri Pertahanan Israel,’ saat untuk menyerang Gaza telah tiba dan operasi ini tidak akan berlangsung sebentar, operasi akan jauh lebih dalam dan luas apabila diperlukan.”

Israel membenarkan aksinya sebagai tanggapan terhadap tingkat serangan roket terhadap wilayahnya yang diluncurkan dari Gaza. Menlu Israel Tzipi Livni membela serangan udara ini dengan berkata dalam siaran TV,” Israel tidak punya pilihan. Kami melakukan apa yang kami harus lakukan untuk melindungi warga kami.” Israel menuduh HAMAS, yang memenangkan pemilu 18 bulan lalu dan didukung oleh Iran, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan roket ini.

Israel memang selalu mengkambinghitamkan HAMAS sebagai kelompok Islam radikal yang bertujuan menghapus Israel, padahal Israel telah memblokade Gaza sejak lama. Secara rutin, Israel menutup jalur penyeberangan perbatasan menuju Gaza, yang berakibat pada kelaparan massal. Dalam sebulan terakhir, penyeberangan menuju ke Gaza dibuka selama 5 hari saja. Perwakilan PBB untuk Gaza menggambarkan situasi yang menyedihkan sebagai berikut,” Tiap hari adalah perjuangan untuk tetap bertahan hidup. Warga benar-benar kelaparan. Semua serba kekurangan, termasuk makanan yang sempat habis selama dua hari, dan fakta yang semakin memburuk yang bisa berakhir kepada kepahitan… kami berusaha keras mencari alasan untuk memiliki harapan yang realistis.”

Politik

Tanggapan dunia pun sudah bisa diduga. Israel tetap menjadi anak favorit bagi Barat. PM Inggris Gordon Brown dalam wawancara dengan BBC mengatakan bahwa ia ’sangat prihatin’ dan mengatakan bahwa milisi Palestina harus menghentikan serangan roket terhadap Israel, meskipun Palestina adalah pihak yang diserang dan Muslim dibantai.

Tanggapan penguasa muslim, yang selama ini tidak peduli terhadap jatuhnya korban muslim pun tidak bicara banyak. Mesir yang memiliki batas dengan jalur Gaza telah melakukan pembicaraan dengan Menlu Israel Tzipi Livni mengenai gencatan senjata. Hasilnya, Hamas menolak gencatan senjata selama Gaza masih diblokade Israel. Hubungan Mesir dengan Gaza pun memburuk. Telah diketahui bahwa Mesir marah besar ketika Hamas menolak berbicara dengan Fatah bulan lalu yang sedianya dijadwalkan berlangsung di Mesir. Media Arab pun melaporkan bahwa Hosni Mubarak juga menuduh Hamas telah melakukan kesalahan besar ketika menolak adanya gencatan senjata. Harian Al Quds Al Arabi yang berpusat di London juga melaporkan bahwa Mesir tidak akan memprotes serangan Israel, yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Hamas di Gaza. Di samping itu keberadaan Tzipi Livni di ibukota Mesir adalah suatu peristiwa yang tidak biasa karena umumnya Hosni Mubarak menemui pejabat Israel di kawasan wisata Sharm el-Sheikh.

Dalam wawancara dengan Al-Jazeera, Azzam Tamimi, direktur Institut Pemikiran Politik Islam (Institute of Islamic Political Thought) dan pakar masalah Palestina, menggambarkan pengamatannya sebagai berikut, ” Saya duga operasi militer ini tidak hanya terbatas tapi juga berusaha untuk mengganti penguasa di Gaza, kalau tidak, kenapa Israel juga mentargetkan jajaran kepolisian? Yang menembakkan roket di Israel bukanlah para polisi dan polisi bertugas untuk menjaga keamanan di Gaza. Operasi ini ditujukan untuk menciptakan kekacauan dan kemungkinan besar Mesir dan Ramallah berkolusi dalam hal ini. Tidak mungkin berani Israel melancarkan serangan dalam skala sebesar ini tanpa adanya ijin dari kalangan tertentu, seperti Amerika, Eropa, dan juga Mesir dan Ramallah.”

Israel menggunakan muslim sebagai pion

Situasi politik domestik Israel jauh dari kestabilan selama setahun terakhir ini dan situasi tersebut adalah latar belakang serangan oportunis Israel terhadap Gaza. Sejak konflik Israel vs Lebanon pada tahun 2006, dimana Israel sendiri mengakui kekalahannya, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dan kabinetnya telah dipermalukan. Tidak hanya kekalahan Lebanon, pemerintahan pimpinan Olmert juga tercemar dengan berbagai skandal yang menyebabkan tekanan publik yang berakhir pada turunnya Olmert sebagai ketua partai Kadima. Penggantinya, Tzipi Livni sejauh ini gagal untuk menyatukan koalisi yang memimpin pemerintahan Israel dan terpaksa melaksanakan Pemilu yang dijadwalkan pada bulan Februari 2009. Livni juga tidak dalam posisi untuk memenangkan Pemilu dalam bersaing melawan Benjamin Netanyahu dari Partai Likud. Dalam janji politiknya, Netanyahu menyatakan akan menumbangkan pemerintahan Hamas.

Survei yang diambil pada detik-detik dimulainya penyerangan oleh Israel menunjukkan bahwa partai Kadima mulai lebih populer. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan waktu penyerangan diatur sehingga popularitas Kadima bisa terangkat pada Pemilu yang sebentar lagi akan digelar. Kesibukan AS dalam persiapan prosesi peralihan pemerintahan dari Presiden Bush ke Presiden terpilih Obama, juga memberikan Israel kesempatan emas ketika AS sendiri masih disibukkan oleh penggantian kekuasaan.

 

Koalisi PKS dengan siapa?

Koalisi Islamis-nasionalis digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tujuannya, tentu menciptakan pemerintah kuat dan membangun bangsa. Dengan siapa PKS akan mewujudkan keinginannya? Dengan siapapun, PKS berada di atas angin.

Keinginan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, untuk membangun koalisi Islamis-nasionalis, adalah sebuah isyarat. Pertanda bahwa sejatinya, kedua aliran tersebut, saling membutuhkan dan melengkapi dalam membangun Indonesia ke depan.

Maka, yang diperlukan adalah mutual trust dari kubu Islamis maupun nasionalis. Sehingga koalisi bisa terbentuk dengan tujuan utama membangun kembali Indonesia yang adil, kuat, sejahtera, dan beradab. Jangan sampai ada satu kubu yang menelikung dari belakang.

Para pengamat politik mengatakan, PKS harus membuka opsi-opsi terhadap partai besar. Dengan modal mesin partai yang kuat, PKS dapat melirik Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP untuk mewujudkan keinginan membentuk koalisi Islam-nasionalis. Dan sudah selayaknya PKS mulai sekarang harus membangun komunikasi politik. PKS harus melakukan testing voters untuk pencitraan.

Dari pengalaman 10 tahun ini, jelas dukungan politik yang kuat dari DPR terhadap kebijakan pemerintah (presiden terpilih) sangatlah diperlukan. Sehingga koalisi Islamis-Nasionalis bisa saja dibangun. Koalisi PKS-PDIP, misalnya, atau PKS, Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Dukungan politik yang kuat memberikan pesan kepada birokrasi bahwa pemerintah secara politik harus kuat. Hanya dengan begitulah birokrasi dapat lebih digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Begitupun, pesan kuat ini akan terasa di tingkat daerah dan masyarakat luas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Tentu saja mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR sangatlah sulit dalam masa demokrasi terbuka ini. Membentuk koalisi juga tidaklah mudah. Namun, pesannya jelas, dukungan politik sangatlah penting bagi efektivitas kebijakan ekonomi.

Apakah koalisi PKS, Golkar dan PD atau PKS-PDIP mungkin terjadi? Mungkin saja, apalagi jika ditambah dengan partai lainnya. Penentuan calon presiden dari koalisi ini dapat dilakukan secara akal sehat atau yang umum dilakukan, yaitu partai pemenanglah yang berhak mendapatkan jatah capres.

Permasalahannya adalah sistem politik Indonesia adalah campuran antara parlementer dan presidensial. Koalisi partai, sekalipun mayoritas dalam jumlah kursi di DPR, belum tentu capres yang diajukan akan dipilih dalam pemilihan langsung. Namun, ini menjadi pembelajaran penting karena pemilih juga akan semakin terdidik akan pentingnya dukungan politik yang kuat bagi pembangunan ekonomi.

Pengamat ekonomi-politik CIDES, Umar Juoro menyatakan, jika para pemilih memilih presiden tanpa dukungan kuat politik di DPR, sekalipun dipilih langsung, akan sulit menjalankan kebijakan yang efektif. Demikian pula pesan kuat juga diberikan pemilih kepada parpol dan koalisi yang dibentuknya. Jika pemilih tidak memilih presiden yang diajukannya, kemungkinan adalah bukan saja capres itu tidak populer, tetapi juga koalisi tersebut tidak efektif atau tidak dihargai tinggi oleh pemilih.

PKS perlu mencermati perkembangan situasi politik ke depan agar tak keliru dalam menjatuhkan pilihan. Di sini perlu pertimbangan matang dan bijak

 

8 Amanat Pemenangan PKS Pemilu 2009

Mengunjungi seluruh rumah warga Republik Indonesia untuk mendengarkan harapan dan suara hati mereka yang mungkin tidak tertulis media atau tidak tersuarakan di parlemen serta mengajak mereka berpartisipasi aktif bersama PKS dalam pesta rakyat pada pemilu 2009.

1. Meningkatkan taqorub pada Allah dan meniatkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah semua amal dalam pemenangan pemilu 2009 sebagai ibadah jihad politik.

2. Meningkatkan ukhuwah dan soliditas sesama kader da’wah sebagai sumber kekuatan syarat kemenangan.

3. Memekarkan struktur partai sampai seluruh desa agar da’wah dapat menjangkau seluruh jengkal tanah republik yang telah diamanahkan Allah sebagai media da’wah tanpa kecuali.

4. Memperbanyak silaturahim dengan seluruh tokoh dan kelompok masyarakat tanpa membedakan aliran ideologi, agama, suku, ormas bahkan parpol mereka karena perjuangan kita adalah untuk kepentingan mereka semua.

5. Menebarkan senyum, sapa dan salam cinta pada seluruh warga masyarakat kapan dan dimanapun menerima mereka, karena itu mendekatkan hubungan batin dengan rakyat sekaligus sedekah yang murah dan meriah.

6. Meningkatkan pelayanan pada seluruh warga masyarakat baik mutu maupun kuantitasnya karena cinta kepada rakyat harus dibuktikan dengan pelayanan yang tulus dan tidak kenal lelah.

7. Mengunjungi seluruh rumah warga Republik Indonesia untuk mendengarkan harapan dan suara hati mereka yang mungkin tidak tertulis media atau tidak tersuarakan di parlemen serta mengajak mereka berpartisipasi aktif bersama PKS dalam pesta rakyat pada pemilu 2009.

8. Meningkatkan hubungan dengan insan media dan menjadikan mereka sebagai mitra strategis dalam mengusung agenda-agenda perubahan menuju Indonesia baru yang lebih baik. (Ketua TPPN, M Anis Matta)

 

Mega – SBY Head to Head

Selama ini, hasil-hasil survei mengenai calon presiden 2009-2014 yang dilansir ke publik selalu menempatkan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) teratas dibanding Megawati Soekarnoputri. Namun, beberapa bulan belakangan ini, nama Megawati mulai mengungguli SBY.

Tengoklah misalnya, hasil survei Indo Barometer mengenai evaluasi publik satu bulan kenaikan BBM dan dampak sosial-politiknya, yang dilaksanakan 5-16 Juni 2008,  mencatat, jika pemilu dilaksanakan hari ini maka Megawati akan unggul 26,1%, sementara SBY berada di posisi kedua yakni 19,1%. Padahal, survei-survei Indo Ba­rometer sebelumnya selalu menempatkan SBY di posisi teratas.

Survei terbaru CSIS terhadap perilaku pemilih Indonesia 2008, pun menunjuk­kan popularitas SBY turun. Sekarang ini, responden ternyata lebih memilih Mega­wati (23,2%) sebagai Presiden ketimbang SBY (14,7%).

Melonjaknya popularitas Megawati jelas bukan karena prestasi atau rekam jejak keberhasilan Megawati sebagai Presiden sebelumnya. Megawati mendapat limpahan keberutungan akibat kekecewaan publik atas kinerja pemerintahan SBY-JK.  Posisi PDIP sebagai partai oposisi dan tidak berada dalam pemerintahan membuat suara publik yang kecewa mengalir ke Megawati.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), menunjukkan kekecewaan publik itu. Dalam evaluasi kecenderungan sentimen ekonomi-politik 2006, LSI mencatat kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY selama empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan; 2004 (80%), 2005 (65%), 2006 (61%), 2007 (53%), dan 2008 (53%).

Penurunan kinerja pemerintah terjadi hampir di semua sektor dan dirasakan langsung dampaknya oleh kelompok lapi­san menengah ke bawah, yang notabene pemilih terbesar di 2009. Dari rata-rata survei, memperlihatkan kelom­pok mene­ngah ke bawah  paling pesimis akan kinerja pemerintah SBY dalam menanggulangi kemiskinan, penganggu­ran, dan pengenda­lian harga kebutuhan pokok.

Artinya, hingga saat ini kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY-JK cenderung dirasa merugikan kepentingan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan Megawati? Agaknya, tak jauh berbeda. Karenanya, perlu ada pembacaan ulang atas rekam jejak tentang kebijakan publik yang pernah dilakukan oleh Megawati ataupun SBY. Termasuk perbandingan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY versus pemerintahan Megawati.

Kebijakan Ekonomi
Sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga awal pemerintahan Megawati, Pemerintah Indonesia dengan terpaksa mengikuti kebijakan reformasi ekonomi versi IMF.

Program IMF memfokuskan pada prinsip kebijakan makro-ekonomi seperti fiskal, moneter, dan nilai tukar uang. Dalam rangka pemulihan ekonomi dari situasi krisis, tambah Sri, IMF benar-benar mengawal tim ekonomi Megawati dengan hati-hati dan konsisten untuk menjaga dan mengembalikan stabilitas ekonomi.

Meskipun demikian, secara umum stabilitas ekonomi Indonesia perlahan mulai membaik. Berdasarkan indikator makro, inflasi kala itu sekitar 5%, rupiah stabil di kisaran Rp 8.900 per dolar AS, defisit anggaran 1,9%, dan hingga 2003 ekonomi tumbuh sekitar 4,3 %. Mengenai kemiskinan, jumlah orang miskin dari 18,41% tahun 2001 menjadi 17,4% di tahun 2003. “Kecuali pengangguran, yang waktu itu masih meningkat.

Kinerja Mega yang kurang berhasil dalam menangani angka pengangguran yang tinggi, mengakibatkan penilaian publik negatif. Riset yang diselenggarakan oleh CESDA-LP3ES–dipublikasikan pada 30 September 2003 membuktikan itu. Hasil riset mencatat, tingkat kepuasan publik terhadap dua tahun pertama kinerja pemerintahan Megawati, khususnya untuk penyediaan lapangan kerja hanya 11%.

Di zaman Megawati berkuasa, konsen­trasi publik dihabiskan untuk menyoroti kebijakan ekonomi dalam penjualan aset negara. Pemerintahan Megawati juga sangat memprioritaskan pembiayaan negara dengan model privatisasi. Buktinya BUMN seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah diprivatisasi.

Selama tiga tahun kepemimpinan Megawati, pemerintah meraup hasil dari privatisasi BUMN sebesar 3,5 triliun pada tahun 2001; Rp 7,7 triliun pada 2002; dan Rp 7,3 trilun pada tahun 2003.

Sebetulnya, dari sisi privatisasi tidak ada bedanya antara rezim Megawati dan SBY. Karena tim ekonomi­nya masih tetap sama. Menteri-menteri yang dulu di zaman Megawati sekarang juga ada di pemerintahan SBY. Kalau ada menteri ekonomi yang berbeda, itupun berasal dari paradigma ekonomi yang sama. Bedanya, hanya akselerasi liberalisa­si di zaman SBY jauh lebih kencang. Tim ekonomi SBY solid, karena semuanya beraliran neoliberal. Sedangkan di zaman Mega masih ada friksi yang datang dari eko­nom seperti Kwik Kian Gie.

Praktis, sejak 2001 hingga 2006 pemerintah telah menjual lebih dari sepuluh BUMN. Padahal BUMN tersebut relatif memberi keuntungan kepada negara, seperti PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Man­diri Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Perusa­haan Gas Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk. Bahkan, beberapa bulan yang lalu, masih nyaring terdengar teriakan penolakan atas rencana pemerintah untuk memprivatisasi PT Krakatau Steel.

Kabarnya produsen baja terbesar di dunia, Arcellor Mittal, setelah bertemu SBY berencana menanamkan modal US $ 3 miliar dalam bentuk kerjasama dengan PT Aneka Tambang Tbk dan PT Krakatau Steel. Sedangkan, pihak PT. Krakatau Steel sendiri tidak pernah merasa mengundang investor untuk menjual BUMN ini.

Agenda privatisasi yang dilancarkan tim ekonomi pemerintah hingga saat ini masih merupakan kelanju­tan agenda kebijakan ekonomi yang diran­cang IMF. Agenda ekonomi neoliberal, lan­jutnya, disamping privatisasi BUMN ada­lah liberalisasi perdagangan, liberalisasi ke­uangan, dan kebijakan pengurangan atau penghapusan subsidi (pengetatan uang). Hendri menyebut para ekonom tersebut sebagai Mafia Berkeley yang mengikuti Konsensus Washington.

Makanya tak perlu heran, jika sejak Megawati hingga SBY sekarang ini, kebijakan penghapusan subsidi di sek­tor publik terjadi terus. Mungkin fenomena kenaikan BBM dan upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM patut menjadi contoh. Ketika Megawati meme­rintah, sempat terjadi kenaikan BBM, namun tidak begitu memberikan dampak yang besar bagi rakyat miskin. Sementara, di kepemimpinan SBY, efek kenaikan BBM sejak Maret 2005 hingga Mei 2008 betul-betul memukul rakyat.

Peneliti Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo pernah mengungkap, akibat  kenaikan BBM jumlah penduduk miskin meningkat pada akhir 2008 mencapai 41,1 juta jiwa. Naik 4,7 juta dari sebesar 37,2 juta jiwa pada Maret 2007. Bahkan, kenaikan BBM itu bisa mendorong kenaikan garis kemiskinan menjadi Rp195 ribu/orang/ bulan meskipun dengan tetap memperhi­tungkan pemberian dana BLT.

Meski demikian, pemerintahan SBY, khususnya tim ekonomi, tidak banyak membeberkan bagaimana dampak negatif kenaikan BBM itu pada lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Yang ada justru SBY dengan bangga memaparkan keberhasilan capaian ekonomi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2008 lalu, SBY dengan bangga menyebut telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2008 sebesar 15,4%, angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Tahun 2006 angka kemiskinan mencapai 17,7 %, tahun ini (Maret 2008) turun men­jadi sekitar 15,4%. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2006 sebesar 10,5 %, pada Februari 2008 turun menjadi 8,5 %.

Dan, lagi-lagi SBY menganggap angka-angka itu sebagai bentuk percepatan pem­bangunan ekonomi yang telah memberikan dampak positif, sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan. Bahkan, dalam rancangan APBN, pemerintah mengaloka­sikan dana di atas angka Rp 1.000 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan. Jumlah fantastis dalam sejarah republik ini.

Banyak yang menduga kalau dana itu akan digunakan untuk agenda kampanye tersembunyi menuju 2009. Di akhir peme­rintahannya, SBY menggenjot program pengentasan kemiskinan. Sebagian eko­nom menduga adanya upaya mengejar ang­ka statisitik kemiskinan, lewat pemberian BLT, beras miskin, dan program bantuan lainnya, sehingga di tahun 2009 target penurunan tingkat kemiskinan tercapai.

Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan
Dalam soal kebijakan pendidikan, sebetulnya tidak ada perbedaan signifikan antara pendidikan pada zaman Megawati dengan zaman SBY–JK. Bahkan, menurutnya, kalau dilihat dari produk peraturan yang dihasilkan pada zaman SBY–JK, justru terjadi kemunduran.

Peraturan seperti PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang di dalamnya mengamanatkan Ujian Nasional bagi murid-murid SD. Ini jelas merupakan bentuk kemunduran karena SD–SMP adalah satu paket pendidikan dasar. Sehingga dari SD mau masuk ke SMP mestinya tidak ada hambatan.

Demikian pula peraturan lain, seperti PP No. tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang merupakan legitimasi kuat bagi pemaksaan peran masyarakat dalam pendanaan pendidikan dan sekaligus memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab pendanaan.

Baik Megawati maupun SBY, lanjutnya, tak memiliki ide perubahan dalam pendidi­kan nasional karena mereka memang tidak tahu dan tidak peduli pada pendidikan. Bicara soal anggaran pendidikan, memang sejauh ini realisasi pendidikan hanya 15,6% atau sekitar Rp 154,2 triliun. Padahal, sesuai amanat konstitusi minimal 20%. Apalagi, MK telah memenangkan uji materi PGRI. Anggaran pendidikan 20% harus direalisasikan paling telat pada APBN 2009.

Namun, kita tetap melihat dana pendidikan yang ada selama ini pun sebetulnya tidak pernah habis setiap tahunnya. Artinya kalau bicara soal besaran dana sangat relatif. Yang tidak ada adalah komitmen dari pemerintah, sehingga dengan dana yang besar tapi kalau komitmennya tidak jelas dan perencanaan­nya juga lemah, maka dana yang besar itu akan terhamburkan untuk sesuatu yang tidak signifikan.

Setali tiga uang dengan pendidikan, sektor kesehatan pun agaknya tak jauh berbeda. Lihat saja bagaimana minimnya penghasilan buruh (UMP yang rendah) dengan perbandingan  kebutuhan hidup layak, beserta jaminan layanan kesehatan.

Dari data Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tahun 2003  misalnya, menunjukkan setiap hari kerja terjadi sekitar 400 kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan 7 kematian dan 10.393 kecacatan pada pekerja. Artinya, jumlah kasus yang menderita sakit akibat pekerjaan sangat banyak. Apalagi, merujuk hasil studi Departemen Kesehatan tahun 2005, dimana sekitar 40,5 % penyakit yang diderita pekerja berhubungan dengan pekerjaan.

Dibanding zaman Megawati, dibawah Menkes Siti Fadillah Supari, pemerintahan SBY sedikit lebih baik. Pemerintahan SBY menggalakkan program dukungan pem­biayaan layanan kesehatan bagi keluarga miskin (Askeskin, kini Jamkesmas). Meskipun masih bermasalah di lapangan, Menkes hingga  kini terus mencari formulasi yang tepat dalam menerapkan kebijakan biaya kesehatan gratis.

Kebijakan Hukum dan HAM
Di pemerintahan Megawati soal hukum mungkin celah kelemahan. Tak banyak keberhasilan Megawati dalam pemberanta­san korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama tiga tahun pemerintahannya, indeks korupsi di Indonesia tak kunjung membaik. Ditambah lagi, kasus Jaksa Agung MA Rachman misalnya,  yang status kekayaan­nya dipermasalahkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) tak diganti oleh Megawati.

Hasil riset CESDA-LP3ES pada 30 September 2003, menunjukkan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang penegakan hukum masa Megawati hanya 19%. Bahkan, untuk penanganan masalah korupsi, publik yang merasa puas hanya 7%.

Dalam bidang penegakan hukum, khu­susnya pemberantasan korupsi, agaknya SBY dapat nilai plus dibanding Megawati. Ini dibuktikan dari survei CSIS (2008) yang menempatkan kepuasan publik untuk rasa aman dan anti korupsi pemerintahan SBY-JK adalah 63,8% dan 51,8%. Namun, yang masih menjadi PR SBY adalah penyele­saian tuntas kasus korupsi Soeharto, dan kasus BLBI. Belum lagi, masih banyak pe­nyelesaian HAM yang di masa SBY masih sebatas slogan dibanding penegakannya. Khususnya, penyelesaian kasus pelangga­ran HAM berat, semisal Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Timor Timur, Tanjung Priok, dan insiden Talangsari.

Apalagi, baru-baru ini, dalam kasus Timor-Timur, telah disepakati kedua negara menerima laporan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang menyimpulkan pelanggaran HAM memang terjadi, namun rekomen­dasinya sama sekali tidak mengandung penuntutan. Sontak saja, LSM yang concern di bidang HAM seperti Kontras, Elsam, Imparsial, dan PBHI melihat bahwa proses KKP terbukti menjadi instrumen impunitas atas kasus pelanggaran HAM di Timor Leste.

Alhasil, seberapa jauh kepuasan publik terhadap kebijakan SBY dan Megawati penting untuk disajikan. Tak lain untuk mengingatkan pemilih betapa pentingnya keberhasilan ataupun kegagalan seorang pemimpin dijadikan acuan untuk mendukung ataupun menolak.

 

Kualitas Mata Hati dalam Pemilu 2009

Jika terpilihnya seorang presiden soalnya terletak pada keampuhan mesin partai, maka pemilu presiden langsung di 2004 seharusnya memilih Megawati Soekarno Putri dan bukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebagaimana kita ketahui, kenyataannya SBY-lah yang menang. Dia meraup suara 69.266.350 (60,62%) memberi keunggulan selisih suara 24.275.646 dari pesaingnya di putaran kedua, yakni Megawati yang hanya menghasilkan 44.990.704 (39,38%). Total pemilih ketika itu 116.662.705 dengan jumlah suara sah seluruhnya 114.257.054.

Pemilu presiden dengan sistem langsung pada akhirnya membawa rumus: partai politik sebagai syarat cukup dan penerimaan masyarakat terhadap figur sebagai syarat mutlak.

Megawati kala itu adalah seorang presiden-menjabat dengan mesin PDIP miliknya sebagai pemenang pemilu legislatif 1999.

PDIP sendiri adalah partai dengan massa dan sejarah cukup mengakar. Melibatkan nama besar PNI, Soekarno, dan Soekarnoisme yang terdiri kaum Marhein, nasionalis, dan belakangan seturut mengikutinya loyalis dari kaum abangan.

Di saat yang sama dari segi partai SBY “bukanlah siapa-siapa”. Selain seorang jenderal terpelajar berbau teknokrat yang laris menjadi menteri dan lalu tiba-tiba terlibat perseteruan dengan Megawati. Yang entah bagaimana kisahnya terbungkus media menjadi sangat melodramatik sehingga membawa perasaan banyak orang pada kisah ala Si Bawang Putih dan Bawang Merah.

Bawang Merah simbol antagonis yang menindas. Bawang Putih terlihat tabah dan penyabar. Bahkan mampu memaknai kemurungan nasibnya dengan kewajaran yang tak lazim.

Misalnya dengan menyanyi sebanyak-banyaknya di setiap kesempatan. “Ada Pelangi di Matamu” lagu Jamrud yang suka dibawakan SBY tempo itu bukan hanya menghibur tetapi telah mencipta simpati emosional yang berkepanjangan. Dalam hal ini SBY telah mengubah dirinya menjadi “siapa”.

Popularitas politik di Indonesia tak pelak lebih sering terbangun bukan ala Obama. Yang datang ke setiap mimbar meyakinkan publik Amerika yang peragu untuk setuju atas setiap sofistikasinya akan perlunya ide-ide Amerika yang berubah.

Jika urusan meyakinkan publik terutama bertumpu pada kehandalan pekerjaan pikiran, orang jadi bisa mengabaikan warna kulit, usia, fanatisme suku dan segala identitas emosional lainnya.

Berpindah untuk lebih peduli kepada hal-hal yang terukur dan dingin yakni kemampuan sang calon dalam menyelesaikan persoalan bangsa hari ini dan caranya membangkitkan kepercayaan di benak setiap orang agar mau terlibat mengulurkan tangan bagi masa depan yang seolah diproyeksikan segera hadir di depan sana.

Oleh karena itu, meski dari sisi elektabilitas emosional Obama penuh dengan syarat kegagalan, terutama oleh sikapnya yang terang-terangan menolak kedoyanan patriotisme orang Amerika yang lebih sering berarti melakukan perang, toh dia tetap berdiri di sana maju sebagai calon presiden untuk Demokrat. Setidaknya hingga saat ini.

Karena, tanpa sedikitpun mengabaikan keperluan atas sentimen emosional, tradisi politik Amerika khususnya yang diusung Obama, mampu membangun kefiguran dengan cara-cara yang menantang nalar dan daya kritis pemilih melebihi emosi. Betapapun pada akhirnya politik Amerika memiliki tabiat-tabiat yang sukar berubah.

Terkait cara-cara seperti itu, pembangunan kefiguran seorang calon presiden di Indonesia masih jauh dari pekerjaan pikiran. Baik partai maupun figur calon presiden yang ada lebih senang mengaduk emosi massa.

Perilaku kampanye seperti itu dipelihara oleh para calon disebabkan rakyat katanya, pada umumnya masih belum terdidik untuk menyenangi ide-ide visioner. Alasan itu tentu sarat nuansa apologetik, karena tidak memperhitungan sejarah bahwa rakyat pernah sangat menerima ide-ide visioner Bapak Bangsa seperti Soekarno dan Hatta. Bahkan dengan gaya komunikasi kedua Bapak Bangsa yang berbeda bagai langit dan bumi itu. Soekarno dengan orasi yang menggelegar. Hatta dengan pembawaan yang dingin dan kalimat yang terukur. Keduanya memang tak pernah terlibat pemilu presiden secara langsung, namun penghormatan rakyat atas keduanya bahkan masih terasa langsung hingga sekarang.

Apologetik lainnya, karena telah menuduh rakyat bodoh untuk memelihara ketidakmampuan mereka berbicara hal-hal benar dan visioner dengan kalimat-kalimat yang sederhana tanpa terjebak jargon yang lebih sering mendekati kebohongan daripada kebenaran.

Pada akhirnya masih sangat sedikit di antara kita, pemilih yang memiliki kesadaran bahwa seorang presiden dipilih sebab dialah yang paling bisa dituntut dedikasinya sebagai pelayan rakyat dan bukan untuk diidolisasi sebagai raja.

Pemilu 2009 ini, kita lebih baik belajar memilih dengan pikiran dan bukan emosi. Sehingga tak perlu lagi ada suguhan melodramatik. Siapapun itu orangnya.

 

Tentang Capres Muda

Belakangan ini ada sebagian kalangan merasa ‘gerah’ karena calon RI-1 yang muncul untuk Pemilu 2009 masih figur-figur lama. Sebagian diduga karena terimbas fenomena Barack Obama, figur muda dari Amerika Serikat (AS) yang kini tengah berjuang meniti karier sebagai orang nomor satu di ‘Negeri Paman Sam’ tersebut.

Bahkan ada yang menggagas, perlu ada persyaratan batas maksimal usia calon presiden (capres), melengkapi syarat-syarat lain seperti tingkat pendidikan agar diharapkan muncul figur kepemimpinan nasional yang baru, yang lebih segar dan menjanjikan perubahan. Namun dari kubu yang berseberangan, usulan syarat capres tersebut dituding hanya upaya pihak tertentu yang ingin menyingkirkan lawan politik dari arena perebutan kursi presiden tahun 2009.

Dari sejumlah figur yang pernah menjadi presiden RI, hanya Soekarno dan Soeharto yang berusia kurang dari 50 tahun saat pertama menjabat sebagai presiden. Sementara presiden-presiden RI berikutnya dijabat oleh figur-figur yang berusia lebih dari 50 tahun.

Sejauh ini sudah ada beberapa nama calon presiden berusia muda yang terang-terangan mendeklarasikan diri, seperti Rizal Mallarangeng dan Fadjroel Rahman. Meskipun belum jelas dari pintu partai mana mereka akan menjadi kontestan pilpres, mereka sudah memulainya dengan deklarasi dan kegiatan-kegiatan kampanye. Meskipun pintu untuk menjadi capres peserta pemilu (untuk sementara) hanya bisa melalui dukungan partai politik.

Seberapa besar dukungan publik pada figur-figur muda untuk duduk di kursi presiden RI berikutnya? Litbang Media Group melakukan survei opini publik dilakukan 20 Agustus 2008 lalu. Wawancara responden dilakukan melalui telepon kepada masyarakat yang tersebar di enam kota, yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Survei ini mencakup 480 responden dewasa yang dipilih secara acak dari buku petunjuk telepon di enam kota tersebut. Hasil survei tersebut tidak dimaksudkan mewakili pendapat seluruh masyarakat Indonesia, tetapi hanya masyarakat pengguna telepon residensial di enam kota tersebut. Margin of error survei ini plus minus 4,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden berusia minimal 17 tahun, perbandingan laki-laki dan perempuan berimbang 50:50.

Survei menanyakan, siapakah nama tokoh muda yang paling layak menjadi presiden RI berikutnya? Setiap responden diminta menyebutkan paling banyak tiga nama berbeda. Responden menjawab secara spontan, artinya tanpa disodori daftar pilihan nama tokoh.
Hasil survei Litbang Media Group menunjukkan, mayoritas, yaitu 77,9% tidak menyebut satu nama pun. Hanya 22,1% yang menyebutkan sedikitnya satu nama tokoh muda yang layak menjadi presiden Indonesia berikutnya pada tahun 2009. Ini bisa berarti mayoritas publik tidak mengenal satu pun figur muda yang pantas menjadi presiden Indonesia berikutnya, atau publik tidak melihat satu pun tokoh muda yang mereka kenal yang layak dipilih sebagai presiden Indonesia berikutnya.

Di antara nama-nama yang disebutkan, figur Andi Alifian Mallarangeng (45 tahun) paling banyak disebut sebagai figur muda yang paling layak menjadi presiden Indonesia berikutnya. Figur ini memang cukup dikenal publik karena kerap muncul di media massa mendampingi atau mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai juru bicara kepresidenan. Andi Mallarangeng sendiri tidak pernah mendeklarasikan diri akan mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk Pemilu 2009. Bahkan Andi sudah menyatakan akan kembali mendukung SBY sebagai calon presiden RI 2009-2014.

Nama berikutnya yang banyak disebutkan adalah Rizal Mallarangeng (43 tahun). Figur ini makin dikenal publik belakangan ini setelah berbagai iklan kampanyenya yang membanjiri media terutama media elektronik sebagai capres muda. Sebelumnya adik dari Andi Mallarangeng ini sudah populer sebagai host program Save Our Nation di layar Metro TV dan Direktur Freedom Institute.

Figur lain yang juga banyak disebut adalah Hidayat Nur Wahid (48 tahun). Saat ini ia menjabat Ketua MPR sebelumnya adalah pimpinan di DPP PKS. Selain Hidayat, ada nama-nama lain yang juga muncul dari hasil survei, yaitu Adhyaksa Dault (45 tahun), putra pengacara terkenal HM Dault tersebut dulu pernah menjadi Ketua Umum KNPI dan kini menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu.

Nama lain yang juga muncul adalah Dede Yusuf (42 tahun), pernah menjadi ‘bintang’ pilkada Jawa Barat dengan keberhasilannya menduduki kursi Wakil Gubernur Jabar. Dede Yusuf yang sebelumnya berkiprah sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN ini sudah lama dikenal publik dengan membintangi berbagai film laga.

Selain Dede, nama Muhaimin Iskandar dan Rano Karno juga disebut sejumlah responden. Muhaimin Iskandar (42 tahun) saat ini adalah Ketua Umum DPP PKB. Belakangan ini ia kerap diberitakan karena berkonflik dengan Abdurrahman Wahid soal kepengurusan DPP PKB. Sedangkan Rano Karno (48 tahun), aktor film sejak kanak-kanak ini cukup menyita perhatian publik dengan keberhasilannya memenangi kursi wakil bupati pada pilkada Kabupaten Tangerang.

Hasil survei yang dipaparkan di atas hampir tidak berbeda dari hasil survei Litbang Media Group satu bulan lalu. Pada survei 17 Juli 2008 tersebut, mayoritas publik (79,6%) tidak menyebutkan satu pun nama figur muda yang layak dipilih menjadi presiden RI berikutnya. Hanya 20,4% yang mampu menyebutkan sedikitnya satu nama. Nama-nama yang muncul sama dengan yang muncul pada survei terbaru 20 Agustus 2008, kecuali nama tokoh berusia 39 tahun, Anas Urbaningrum (1,3%) bertukar tempat dengan nama Rano Karno (1%). Hal ini amat wajar karena survei ini memiliki rentang margin of error plus minus 4,6%, sehingga nama-nama dengan persentase kurang dari angka itu bisa muncul dan hilang dalam daftar jika tidak ada perubahan popularitas yang signifikan. Sementara persentase dukungan bagi Rizal Mallarangeng sedikit menguat dalam rentang waktu satu bulan. Mungkin tayangan iklan kampanyenya yang cukup gencar di layar televisi belakangan ini ikut memengaruhinya.

Minimnya publik yang menyebutkan nama capres berusia muda sangat mungkin disebabkan tokoh-tokoh muda selama ini ‘tenggelam’ di antara tokoh-tokoh senior. Mayoritas publik tidak mengenal mereka karena informasi mengenai jati diri dan kiprah mereka selama ini tak kelihatan di muka publik. Mungkin saja ada di antara mereka yang memiliki kualitas-kualitas yang lebih baik dari tokoh-tokoh senior. Namun, semua itu di luar jangkauan penglihatan publik.
Hasil kedua survei Litbang Media Group itu pun mendapatkan temuan, semakin rendah tingkat pendidikan responden, semakin besar persentasenya yang tidak menyebutkan satu pun nama figur. Artinya, figur capres muda cenderung lebih dikenal di kalangan berpendidikan perguruan tinggi yang sebenarnya tergolong minoritas di masyarakat.

Masih ada rentang waktu hampir satu tahun hingga saat pemungutan suara pemilu presiden digelar Juli 2009 mendatang. Banyak hal mungkin akan berubah tertiup angin politik. Masih sangat mungkin lahir figur-figur lainnya yang akan mencuat sebagai capres berusia muda yang menjanjikan. Demikian pula popularitas para capres muda yang sudah mendeklarasikan diri, mungkin akan semakin dikenal dan menempel di hati publik. Sayangnya, mereka bukanlah bagian dari partai mana pun. Sementara partai-partai besar yang ada saat ini tampaknya sudah memiliki calon masing-masing.

Jalur kiprah para capres muda akan lebih pasti jika saja ada perubahan besar dalam aturan pemilu, bahwa calon presiden boleh mencalonkan diri tanpa melalui dukungan partai politik. Dengan membolehkan kandidat nonpartai politik ikut bersaing dalam pemilihan, akan bagus bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kemunculan tokoh-tokoh muda dalam pemilihan presiden akan membuat Pemilu 2009 menjadi kompetisi politik yang lebih sehat.

 

Tentang Blok Cepu

Kesepakatan Blok Cepu adalah sebuah prestasi tersendiri dalam sejarah perminyakan Indonesia. Seharusnya kita merayakannya, kemudian memikirkan bagaimana potensi penghasilan tambahan yang cukup besar bagi negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Sayangnya, sudah menjadi kebiasaan kita belakangan ini untuk melihat sisi negatif dari semua hal dan membesar-besarkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada masa depan. Kita menjadi bangsa yang pesimistis, perengek sekaligus cerewet, dengan horizon yang tak lebih jauh dari apa yang tampak di depan hidung.

Itulah kesan yang saya peroleh dari kalangan yang menentang kesepakatan Blok Cepu. Di antara mereka memakai argumen-argumen nasionalisme yang sudah usang, dan mengajak kita untuk kembali lagi ke suasana 1950-an dan 1960-an. Tokoh seperti Kwik Kian Gie bahkan pernah berkata: kita harus menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Cepu, berapa pun ongkosnya. Kita seolah-olah berada dalam dunia hitam putih. Yang satu adalah simbol segala kebaikan dan sikap pro-rakyat, sementara yang satunya lagi merupakan simbol segala keburukan dan anti-rakyat. Perusahaan asing pasti merugikan kita, sementara perusahaan negara pasti sebaliknya.

Kita hanya bisa mengurut dada terhadap argumen semacam itu. Zaman terus berubah dengan cepat, tapi pikiran sebagian orang ternyata senantiasa berjalan di tempat. Prof. Clifford Geertz mungkin harus meneliti sekali lagi di Indonesia, dan menulis buku berjudul The Involution of Mind in Jakarta.

Saya ingin mengingatkan, salah satu soal fundamental ekonomi Indonesia berhubungan dengan minyak bumi. Pada 1970-an dan pertengahan 1980-an, harga minyak membubung tinggi dan kita bersorak kegirangan karena adanya bonanza minyak. Hasilnya, antara lain, adalah puluhan ribu SD inpres, puskesmas, jalan raya, dan tambahan ribuan guru.

Sejak dua tahun lalu harga minyak meroket lagi, bahkan mencapai rekor pada akhir tahun lalu. Tapi kita justru menjerit. No bonanza, only pain and desperation. Anggaran tercekik, subsidi harus dipangkas, beban hidup masyarakat bertambah.

Mengapa? Jawabnya sederhana. Pada zaman Pak Harto, produksi minyak kita jauh di atas tingkat kebutuhan domestik. Pada 1977, misalnya, Indonesia memproduksi 1,6 juta barel per hari, sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 0,25 juta setiap hari. Selisih itulah yang kita nikmati dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi pada zaman Orde Baru, terutama dari awal 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Sekarang selisih demikian sudah menguap, malah kita sudah tekor. Kebutuhan domestik terus bertambah, sementara produksi minyak cenderung konstan, bahkan sejak 1998 terus mengalami penurunan. Dalam posisi seperti ini, melambungnya harga minyak jelas bukan lagi rahmat, tetapi tohokan yang tepat di ulu hati.

Kondisi seperti itu yang mendorong pemerintah segera menghidupkan kembali proses perundingan Blok Cepu yang telah terbengkalai selama lebih dari lima tahun. Jika dikelola dengan baik, blok ini mampu memompa minyak dalam jumlah yang cukup fantastis, yaitu sekitar 20 persen kapasitas produksi nasional. Dengan ini kita akan bisa kembali menjadi net exporter, dan menggunakan hasilnya demi kemakmuran rakyat.

Dari perhitungan kasar, nilai produksi yang dapat diperoleh dalam sepuluh tahun pertama bisa mencapai Rp 200-300 triliun, atau sekitar Rp 25 triliun per tahun. Berapa sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik yang dapat dibangun dengan duit sebanyak itu setiap tahun?

Karena itu, setiap pemerintahan yang bertanggung jawab harus mengupayakan agar perundingan ini sukses dan tidak bertele-tele. Jika gagal, kita harus menunggu lagi hingga 2010, yaitu berakhirnya masa kontrak Exxon, dan baru bisa menikmati hasil dari Blok Cepu paling cepat pada 2012. Itu pun jika kita menang dalam perkara ini di pengadilan arbitrase internasional.

Pada saat memulai negosiasi dengan pihak Exxon, tim negosiasi dihadapkan pada banyak persoalan. Tapi dari semuanya, hanya tiga persoalan yang fundamental, yaitu participating interests (PI), pembagian hasil (PH), dan operatorship. Dari ketiganya, dua faktor pertamalah yang paling berpengaruh terhadap jumlah dana yang diterima oleh negara atau pihak Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina.

Perundingan tidak bermula dari kertas kosong yang putih bersih. Sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih, telah ada kesepakatan awal dalam dokumen head of agreement (HOA) yang telah diparaf antara pihak Exxon dan Pertamina. Dalam dokumen ini telah diatur, antara lain, pembagian PI masing masing pihak, yaitu Exxon 50 persen, Pertamina 50 persen, dan dengan pembagian hasil 60:40. Dengan ini, jika produksi telah dimulai, pembagian hasil di ujungnya adalah pemerintah pusat 60 persen, Pertamina 20 persen (50 persen x 40), Exxon 20 persen. Artinya, pihak Indonesia akan memperoleh 80 persen perolehan di Blok Cepu dan sisanya buat Exxon (20 persen).

Tanggung jawab yang dibebankan kepada tim negosiasi adalah penyelesaian perundingan secepat-cepatnya dengan hasil yang maksimal buat negara. Karena itu harus dicari jalan agar hasil perundingan sekarang jauh lebih baik ketimbang hasil negosiasi sebelumnya yang dituangkan dalam HOA itu. Dan sebagaimana umumnya setiap proses negosiasi, yang terjadi adalah proses tawar-menawar, ulur-mengulur, bahkan gertak-menggertak.

Setelah proses negosiasi yang alot selama kurang lebih setahun, hasil perundingan ini sudah kita ketahui bersama. Dalam komposisi PI kini pemerintah daerah memperoleh 10 persen yang didapat secara proporsional dari Exxon dan Pertamina. Yang drastis adalah pada pola pembagian hasil: sistem adjusted split diperkenalkan. Dengan sistem itu, pihak Indonesia secara keseluruhan memperoleh hasil yang jauh lebih besar ketimbang sebelumnya, yaitu 93, 25 persen pada harga minyak saat ini. Kalau toh harga minyak melorot ke tingkat sangat rendah, katakanlah US$ 30 per barel, kita masih menikmati porsi yang besar, yaitu 86,5 persen. Artinya, perolehan Exxon dapat kita turunkan lumayan drastis, dari 20 persen menjadi 6,7 13,5 persen. Itu sebabnya seorang kawan saya yang ahli perminyakan berkata, kesepakatan akhir Blok Cepu adalah salah satu deal terbaik yang pernah ada dalam dunia energi di Indonesia.

Tentu, setelah meraih sukses besar pada dua isu sekaligus (PI dan PH), kita tidak mungkin seenaknya menuntut dengan mutlak pada isu penting lainnya, yaitu operatorship. Kompromi harus dilakukan, sejauh masih dalam batas yang wajar dan mendukung tujuan besar kita untuk kembali menjadi net exporter dan menggunakan hasilnya demi kesejahteraan rakyat.

Pemahaman seperti itulah yang pada akhirnya menelurkan konsep joint operatorship, yang membagi kewenangan operasi secara bertingkat, dengan perwakilan masing masing pemilik PI secara proporsional dalam menentukan kebijakan besar di lapangan. Dalam prakteknya Exxon yang akan bertindak sebagai manajer umum, namun dalam melakukan aktivitasnya harus menyertakan Pertamina.

Dengan semua itu, Pertamina memiliki peluang emas untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan berpelat merah ini akan memperoleh tambahan pendapatan yang besar (perolehan buat Exxon persis sama dengan perolehan buat Pertamina). Perusahaan ini juga mendapat rekan kerja kelas dunia dengan kemampuan teknologi dan finansial yang sulit ditandingi oleh siapa pun saat ini (Exxon adalah perusahaan dunia terbesar). Singkatnya, Pertamina saat ini memperoleh momentum untuk tumbuh lebih baik dengan memanfaatkan peluang yang sekarang terbuka.

Sebagai seorang yang pernah terlibat dalam tim negosiasi, saya merasa bangga bahwa perundingan yang melelahkan itu berakhir dengan baik dan memuaskan kita. Lima tahun lebih sumber daya alam kita di Blok Cepu disandera oleh ketidakpastian dan kekaburan prioritas. Kini semua itu telah menjadi bagian dari masa lalu. Pada akhirnya kita bisa berkata bahwa kita masih memiliki akal sehat. Mission accomplished.

Terus terang, saya agak kesulitan dalam mengikuti alur berpikir orang-orang yang mengkritik hasil perundingan itu. Sebagian dari mereka hanya melihat pada satu isu, yaitu operatorship, tanpa mau mengerti sedikit pun tentang konteks persoalan besar yang melibatkan isu isu penting lainnya. Sebagian lainnya hanya berkutat pada isu yang sebenarnya agak diputarbalikkan, yaitu cost recovery. Seolah olah dalam soal ini hanya pihak Exxon yang menentukan biaya operasi dan pasti akan terjadi kerugian negara dalam. jumlah yang fantastis. Mereka tidak pernah mau mengerti bahwa soalnya tidak semudah itu. Dalam operasi, Pertamina akan terlibat aktif. Pengawasan biaya pun akan dilakukan berlapis lapis.

Adanya suara suara nasionalisme sempit dengan sejumlah tuduhan miring mengingatkan saya pada sebuah ungkapan dari Dr Samuel Johnson: nationalism is the last refuge ofscoundrels. Saya hanya bisa berkata bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar hanya dengan membuka diri, memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh zaman ini, serta secara kreatif belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi bangsa yang maju.

 

Fenomena Pilwakot Bandung…

Allahu Akbar, serasa tak percaya ketika melihat hasil hitung cepat LSI untuk hasil pemilihan walikota Bandung kemarin. 26persen.

Sungguh tidak mengira bahwa hasilnya akan sangat jauh dari perkiraan. Pada awalnya saya memprediksikan bahwa jika bukan “menang”, maka “kalah tipis” akan menjadi hasilnya. Tetapi ternyata kenyataan memberi tahu kita bahwa “kalah telak”lah yang terjadi. Berbagai survey internal sebenarnya sudah mulai menunjukkan keunggulan. Tapi keunggulan itu tidak memasukkan faktor swing voter yang mengikuti pilwako hanya untuk meramaikan saja, bukan benar-benar memberikan dukungan. Karenanya kita terkejut ketika mengetahui bahwa swing voters tersebut (yang katanya mencapai 40-an persen pemilih dari setiap pilkada di Indonesia) memberikan suaranya kepada kang Dada.

Kekalahan ini seharusnya bukan hal yang aneh, mengingat PKS baru berumur sepuluh tahun. Apalagi partai ini adalah tipe partai kader, bukan tipe partai massa. Karenanya penanganannya pun sama sekali berbeda dengan partai lainnya, apalagi yang sudah tua seperti golkar. Apalagi PKS hanya sendirian, sedangkan kang Dada didukung oleh banyak sekali partai, 16 Partai !!! . Jadi sekali lagi ini bukan hal yang aneh. Jadi yaa… Masih menganggap PKS masih bisa menunjukkan taji-nya..

Hikmah yang bisa diraih dari even demokrasi 5 tahunan ini sangat banyak. Dengan keikutsertaan dalam pilwakot ini, maka PKS kota Bandung memiliki peta kekuatan yang sangat jelas dalam menghadapi pemilu tahun depan. Bukan hanya itu, PKS kota Bandung pun sudah memiliki parameter peningkatan yang sangat jelas dalam pertumbuhan partai. Ketika HADE menang bulan April lalu, survey internal menunjukkan bahwa suara yang murni milik PKS hanya sekitar 20 persen saja (dari sekitar 40 persen suara di kota Bandung). Hanya dalam waktu 4 bulan, pertumbuhan yang diraih adalah 6 persen (26 persen suara Trendi). Artinya, PKS kota Bandung memiliki potensi untuk meningkatkan suara hingga 12 persen lagi hingga pemilu tahun depan, yang berarti 38 persen suara atau 17 kursi di DPRD kota. Sebuah potensi yang tidak main-main.

Itu adalah hitung-hitungan politik dan kekuatan. Di sisi lain, kita punya nilai lebih dalam menghadapi bulan mulia yang akan segera datang 20 hari lagi. Dengan keterlibatan PKS di pilwakot, selain meningkatkan intensitas aktivitas dakwah, juga meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah. Sudah tidak berbilang banyaknya anjuran untuk senantiasa memperbanyak qiyamullayl, tilawah, shaum, infaq, doa, dsb. Dengan demikian, itu sudah merupakan persiapan yang luar biasa dalam menyambut Ramadhan.

Satu hal yang harus dicatat, kekalahan dalam pemilihan walikota ini bukanlah kekalahan dakwah. Dakwah bukan milik PKS, perlu dicatat lagi, dakwah bukan milik PKS. PKS hanya menggunakan politik untuk mengakselerasi dakwah di Indonesia. Dakwah juga milik elemen umat Islam yang lain. Dakwah adalah milik umat Islam. Mudah-mudahan dakwah pula yang mendasarkan semua elemen umat Islam yang mendukung kang Dada. Dakwah pula yang menjadikan ormas-ormas Islam mendukung kang Dada. Dakwah pula yang membuat Ulama besar kota Bandung mendukung kang Dada.

Dengan demikian, hasil pemilihan walikota Bandung ini bukan sekedar kemenangan kang Dada, bukan sekedar kemenangan kota Bandung, tapi kemenangan umat Islam. Jika memang begitu keadaannya, maka kemenangan dakwah itu semakin dekat. Insya Allah.

Semoga saja… PKS bisa menguasai Pemilu Legislatif di Kota Bandung.. Allahu Akbar

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA… NO.8

 

Malut…Carut…Marut…Kalut…Salut…

Kisruh pilkada di Maluku Utara tak kunjung reda. Semakin meluas malah. Aksi kebencian yang ditunjukkan kubu pendukung cagub Thaib Armayin dan kubu pendukung Abdul Gafur malah sudah menjurus pada tindakan kriminal dengan membakar rumah. 

Sabtu sore (19/7) lalu, rumah si cagub Abdul Gafur di Kelurahan Tanah Tinggi Ternate dibakar oleh sekelompok orang. Akibat aksi pembakaran tersebut, empat ruangan rumah Gafur tersebut ludes dilalap api. Enam orang yang berada dalam rumah saat kejadian mengalami luka-luka. Salah seorang di antaranya adalah anggota polisi. 

Kabid Humas Polda Malut AKBP Sih Harno di Ternate, gembar-gembor kalo polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus ini. Polisi sudah memeriksa 12 orang saksi, 4 di antaranya yakni MY, AM, MS, dan SH telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polres Ternate, tapi tidak tertutup kemungkinan, tersangka akan bertambah. 

Sejumlah kalangan mengaitkan kasus ini dengan kisruh Pilgub Malut, karena massa pelakunya dari pendukung cagub Malut lainnya yakni, pasangan Thaib Armayin/Gani Kasuba. Polisi juga masih menyelidiki kasus pembakaran rumah Kepala Bappeda Malut DR Muhadjir Marsaoly di kawasan Kelurahan Tanah Tinggi Ternate pada Minggu Subuh. Pemeriksaan intensif juga dilakukan terhadap enam orang saksi terkait kejadian tersebut, namun dari keenam orang itu belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Rumah Muhadjir diduga dibakar massa dari pendukung Abdul Gafur sebagai tindakan balasan atas kasus pembakaran terhadap rumah Abdul Gafur. 

Situasi di Kota Ternate sejauh ini masih tetap terkendali, masyarakat masih melakukan aktivitas seperti biasa, namun polisi terlihat semakin meningkatkan keamanan di berbagai tempat strategis, termasuk di rumah Abdul Gafur. 

Nah… Malut mau sampe kapan kayak gini??? Mau sampai kapan Presiden yang terhormat ini memberikan ketegasan dan kepastian… Tolong dong Pak SBY… Jadi Presiden harus jadi DM yang tegas…

Salut deh buat pemerintahan saat ini yang bikin semuanya kalut….